Muaro Jambi – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, SP, MM, M.Si, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Rakor ini mengangkat tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi”, serta diikuti oleh kepala daerah dari Wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Dalam sambutannya, Bupati Bambang Bayu Suseno, yang akrab disapa BBS, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen meningkatkan integritas birokrasi melalui penguatan pengawasan internal dan optimalisasi sistem pemerintahan.

“Kami akan terus meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai wujud nyata dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani,” ujar Bupati BBS.

Perkuat Pengawasan dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Rakor ini juga membahas langkah-langkah strategis, seperti:

  • Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),

  • Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,

  • Dan percepatan digitalisasi layanan publik.

Semua itu sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menjadi prioritas nasional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penandatanganan Komitmen Bersama

Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota tentang pencegahan korupsi dan target capaian MCP Tahun 2025. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam meneguhkan budaya integritas.

Langkah Nyata Pemerintah Daerah

Sebagai tindak lanjut, Bupati BBS menyatakan akan memperkuat sistem pengawasan internal secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

“Ke depan, kami berkomitmen memperketat pengawasan internal pemerintahan sebagai bukti nyata tindak lanjut dari Rakor ini,” tegasnya.

Menurut BBS, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif dengan KPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Kami sadar bahwa integritas adalah fondasi utama pembangunan. Sinergi dengan KPK akan terus kami jaga demi masa depan Muaro Jambi yang lebih baik,” pungkasnya.