Indonesia juga menjalin kerja sama internasional dalam isu HAM, baik melalui forum-forum global maupun organisasi regional. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk mengadopsi standar internasional dalam hukum dan kebijakan nasional.
Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung penegakan HAM. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Ini termasuk penyusunan regulasi, pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta pemberian sumber daya yang cukup bagi lembaga penegak HAM. Pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat pemerintahan, kepolisian, dan masyarakat umum juga harus menjadi prioritas.
Penerapan sistem penegakan HAM yang efektif mencakup pengakuan terhadap hak-hak universal sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya. Pemerintah harus memastikan tersedianya mekanisme pengawasan dan investigasi yang efektif untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM. Di samping itu, diperlukan pula partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan penegakan HAM, guna menciptakan kontrol sosial yang konstruktif.
Kesimpulannya, penegakan HAM yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk meminimalkan pelanggaran. Transparansi memungkinkan masyarakat mengawasi proses penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara adil. Lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran vital dalam mengawasi tindakan aparat negara. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat memperkuat sistem perlindungan HAM, dan memastikan bahwa keadilan serta kesetaraan di bawah hukum benar-benar ditegakkan.
*Penulis merupakan mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
