Potensi tumpang tindih anggaran dengan program di kementerian teknis, terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial.
Minimnya keterlibatan publik dalam perencanaan dan pengawasan, yang dinilai berpotensi memicu penyalahgunaan dan manipulasi administrasi anggaran.
Geram Jambi mendesak Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang proposal dana KB DBH Rp129 miliar tersebut, melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengajuan dan pencairan, serta membuka detail program kepada publik.
“Kami minta Kementerian Keuangan tidak hanya melihat angka di atas kertas. Pastikan betul dana ini benar-benar menyentuh veteran dan warga tidak mampu, bukan menjadi proyek bancakan segelintir pihak,” tegas Maman.
Aksi yang diikuti puluhan massa itu berlangsung dengan penjagaan aparat kepolisian. Di akhir aksi, perwakilan Kementerian Keuangan menerima berkas pernyataan sikap Geram Jambi dan menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pejabat terkait untuk ditelaah lebih lanjut. (*)
