MENJELANG pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab), dinamika pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi kian terasa menghangat. Di tengah atmosfer kompetisi yang sering kali beririsan dengan tarik-menarik kepentingan, muncul satu gagasan yang patut dicermati secara serius: rekonsiliasi. Gagasan ini mengemuka seiring dengan pernyataan kesiapan Predi Arda Saputra untuk maju sebagai Calon Ketua Umum HMI Cabang Jambi periode 2025–2026.
Bagi sebagian kader, kehadiran Predi bukan semata soal figur baru dalam bursa kandidat, melainkan representasi dari keresahan kolektif atas kondisi internal organisasi. Polarisasi, fragmentasi, dan ego sektoral yang mengendap dalam dinamika cabang telah lama menjadi hambatan serius bagi konsolidasi gerakan. Dalam konteks inilah, misi rekonsiliasi yang diusung Predi menemukan relevansinya.
Rekonsiliasi dalam tubuh HMI sejatinya bukan konsep baru, tetapi kerap luput dari praksis. Ia sering berhenti sebagai jargon dalam pidato-pidato formal, tanpa keberanian untuk diterjemahkan dalam langkah organisatoris yang nyata. Ketika Predi menegaskan bahwa HMI Cabang Jambi adalah “rumah besar bersama”, pernyataan tersebut menyentuh inti persoalan: HMI tidak boleh dikelola dengan logika menang-kalah, apalagi dikuasai oleh sekat-sekat kelompok yang justru menjauhkan organisasi dari tujuan awalnya.
Pengalaman Predi yang aktif di berbagai komisariat serta keterlibatannya dalam proses kaderisasi menjadi modal penting dalam membaca peta sosial kader. Kaderisasi, bagaimanapun, adalah jantung HMI. Jika denyut ini melemah akibat konflik internal, maka peran strategis HMI di kampus dan masyarakat pun ikut tereduksi. Karena itu, seruan untuk membangun sinergi antar elemen kader bukan sekadar romantisme persatuan, melainkan kebutuhan mendesak demi keberlangsungan organisasi.
Dukungan dari sejumlah alumni dan kader senior terhadap pencalonan Predi juga mencerminkan kerinduan akan figur pemersatu. Penilaian atas sikap komunikatif, kerendahan hati, dan kapasitas kepemimpinannya menunjukkan bahwa sebagian kader mulai jenuh dengan pola kepemimpinan yang elitis dan eksklusif. Mereka menginginkan Ketua Umum yang mampu hadir sebagai simpul, bukan sekat.
Konfercab semestinya tidak dipahami sebagai arena pertarungan kuasa semata, tetapi sebagai ruang muhasabah kolektif. Apakah HMI Cabang Jambi akan terus terjebak dalam konflik internal, atau justru menjadikannya momentum untuk menata ulang arah perjuangan? Di titik ini, gagasan rekonsiliasi layak diperlakukan sebagai tawaran serius, bukan sekadar komoditas politik Konfercab.
Akhirnya, siapa pun yang terpilih nanti, tantangan terbesar HMI Cabang Jambi adalah memulihkan kepercayaan antar kader dan mengembalikan orientasi gerakan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang menjadi napas organisasi. Jika rekonsiliasi benar-benar diwujudkan sebagai praksis, maka Konfercab kali ini bisa menjadi titik balik—bukan hanya bagi Predi Arda Saputra, tetapi bagi masa depan HMI Cabang Jambi secara keseluruhan.
