Jakarta — Pemerintah China membantah tuduhan Amerika Serikat yang menyebut Beijing melakukan uji coba nuklir secara rahasia. Bantahan tersebut disampaikan pada Senin (9/2), menyusul pernyataan pejabat tinggi AS di forum internasional.
Kementerian Luar Negeri China menyebut tuduhan tersebut sebagai “kebohongan terang-terangan” dan menilai Washington tengah mencari dalih untuk memulai kembali uji coba nuklirnya sendiri.
“Tuduhan AS sama sekali tidak berdasar dan merupakan kebohongan terang-terangan. China menentang keras upaya AS untuk menciptakan alasan bagi dimulainya kembali uji coba nuklirnya sendiri,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip Channel News Asia (CNA).
China juga mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan yang dinilai tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak stabilitas global.
Tuduhan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, Thomas DiNanno, dalam Konferensi Disarmament Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat lalu.
Dalam pernyataannya, DiNanno menuding China telah melakukan uji coba nuklir eksplosif, termasuk yang disebut terjadi pada 22 Juni 2020.
“Hari ini, saya bisa mengungkap Pemerintah AS mengetahui China telah melakukan uji coba nuklir eksplosif, termasuk mempersiapkan uji coba dengan daya ledak ratusan ton,” kata DiNanno, seperti dikutip CNN.
“China melakukan salah satu uji coba nuklir dengan daya ledak tersebut pada 22 Juni 2020,” tambahnya.
Ia juga menuduh militer China berupaya menyembunyikan aktivitas uji coba tersebut dengan cara mengaburkan ledakan nuklir, karena menyadari bahwa tindakan itu melanggar komitmen larangan uji coba nuklir.
“China menggunakan decoupling, metode untuk mengurangi efektivitas pemantauan seismik, untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari dunia,” lanjut DiNanno.
Menurut para ahli, metode decoupling dilakukan dengan menggali gua besar guna meredam gelombang seismik dari ledakan nuklir, sehingga lebih sulit terdeteksi oleh sistem pemantauan internasional.
Pernyataan DiNanno disampaikan bersamaan dengan pemaparan rencana baru Amerika Serikat untuk menggelar pembicaraan tiga pihak dengan Rusia dan China terkait pengendalian senjata nuklir.
Langkah tersebut bertujuan menetapkan batas baru persenjataan nuklir setelah berakhirnya perjanjian New START antara Washington dan Moskow.
Klaim AS ini muncul sehari setelah perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia tersebut resmi berakhir. Berakhirnya New START membuat kedua negara adidaya nuklir itu tidak lagi memiliki batasan persenjataan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi AS sebelumnya menegaskan bahwa Washington tidak akan lagi mematuhi batasan perjanjian tersebut dan mendorong lahirnya kesepakatan baru yang juga melibatkan China dan Rusia.
