Jakarta — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, meminta seluruh pihak terkait untuk mencari solusi bersama menyikapi polemik pengoperasian RDF Plant Rorotan yang hingga kini masih menuai keluhan dari warga di sekitar lokasi.
“Ini masalah kita bersama, saya berharap kita duduk bareng untuk memikirkan solusi bersama,” kata Khoirudin di Jakarta, Senin (2/2), seperti dikutip dari Antara.
Khoirudin menyampaikan bahwa RDF Plant Rorotan dibangun dengan anggaran yang cukup besar dan diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan sampah di Ibu Kota. Karena itu, menurutnya, berbagai permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara kolektif.
Ia menegaskan, persoalan sampah di Jakarta merupakan masalah yang telah berlangsung lama. Setiap harinya, Jakarta menghasilkan lebih dari 8.000 ton sampah, sehingga diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk menanganinya.
“Untuk Rorotan tentu semua yang kita sediakan untuk masyarakat dan kita akan diskusi lagi dengan masyarakat, karena ini dana yang cukup besar yang kita gelontorkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyampaikan telah melakukan peningkatan teknologi pengendalian lingkungan di RDF Plant Rorotan sebagai bentuk komitmen pengelolaan lingkungan.
“Peningkatan teknologi ini kami lakukan untuk meminimalkan potensi dampak lingkungan, khususnya terkait bau dan emisi udara,” ujar Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta, Minggu (1/2).
Asep menjelaskan, RDF Plant Rorotan telah meningkatkan sistem air pollution control devices (APCD) sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Saat ini, telah terpasang empat unit alat penetral bau (deodorizer), meningkat dari sebelumnya tiga unit, yang berfungsi menekan bau sejak dari sumber proses sebelum menyebar ke lingkungan sekitar.
Meski demikian, warga di sekitar RDF Plant Rorotan masih mengeluhkan dampak bau sampah yang dinilai mengganggu kenyamanan dan mencemari lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, turut menyoroti persoalan bau menyengat yang muncul dalam operasional RDF Rorotan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa perencanaan proyek belum dilakukan secara matang.
“Kalau ditanya saya melihatnya seperti apa, justru saya melihatnya ini dugaan saya dari awal perencanaan itu tidak matang,” ujar Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2).
Ali menyinggung besarnya anggaran proyek RDF Rorotan yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Dengan nilai anggaran tersebut, ia menilai persoalan lingkungan seharusnya dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Masa anggaran sebegitu besar sampai hari ini masih timbul masalah terhadap pengelolaan sampah yang katanya itu menggunakan teknologi-teknologi modern. Ini kan menjadi pertanyaan publik,” sambungnya.
Ia juga menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menghentikan sementara operasional RDF Rorotan setelah menerima langsung keluhan warga terkait bau menyengat.
“Kemarin Pak Gubernur menerima keluhan langsung dari masyarakat sampai nangis itu dan bahkan distop sementara itu, saya pikir ya wajar. Karena mereka terdampak langsung terkait bau itu,” tuturnya.
Ali menjelaskan, pada awal operasional, sumber bau diduga berasal dari asap pembakaran. Namun berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, bau tersebut kini berasal dari air lindi, yakni cairan yang berasal dari tumpukan sampah.
“Kalau keterangan awal dulu kan baunya dari asap pembakaran. Nah ternyata terakhir lindi, lindi itu kan air tumpahan dari sampah itulah yang berceceran di jalan,” ujarnya.
Selain itu, Ali menekankan pentingnya keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) RDF Rorotan kepada publik. Menurutnya, jika pengelolaan RDF tidak dijalankan sesuai perencanaan, maka potensi kerugian bagi masyarakat akan semakin besar.
“Karena ini anggarannya cukup besar, Rp1,3 triliun. Kalau ini tidak terpakai tidak terlaksana sebagaimana mestinya kan ya merugikan sekali buat masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan bahwa RDF Plant Rorotan saat ini masih beroperasi secara terbatas, yakni lima hari dalam seminggu dengan dua shift kerja. Adapun hari Sabtu dan Minggu dimanfaatkan khusus untuk kegiatan pembersihan dan penataan area operasional.
“Kami memahami kekhawatiran warga. Karena itu, operasional RDF Rorotan tidak langsung dijalankan pada kapasitas maksimal 2.500 ton per hari. Kami mulai dari 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton, 600 ton, dan secara bertahap menuju kapasitas 1.000 ton per hari sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Asep dalam keterangan resmi, Senin (2/2).
Asep menambahkan, pasokan sampah yang diolah di RDF Plant Rorotan berasal dari enam kecamatan di Jakarta Utara dan lima kecamatan di Jakarta Timur.
Dalam proses peningkatan kapasitas, DLH memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal dan sesuai standar teknis. Selain itu, aspek pengangkutan sampah juga menjadi perhatian utama.
Ia menegaskan, pengiriman sampah ke RDF Plant Rorotan kini hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan tahun 2024 dan 2025.
“Tidak ada lagi kendaraan terbuka yang masuk ke RDF Plant Rorotan. Truk compactor tertutup ini dirancang untuk mencegah bau dan ceceran air lindi di sepanjang jalur pengangkutan,” tegasnya.
DLH DKI Jakarta juga mengoperasikan pos pantau di dua titik akses utama dari arah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di pos tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, termasuk memastikan bak tertutup rapat dan penampungan lindi tidak bocor.
