Jakarta — Menteri Olahraga Ukraina Matvii Bidnyi mengecam sikap Presiden FIFA Gianni Infantino yang mendukung pencabutan sanksi terhadap Rusia.
Sejak serangan Rusia ke Ukraina pada 2022, federasi dan tim nasional sepak bola Rusia dijatuhi hukuman larangan tampil di kompetisi resmi. Meski demikian, tim nasional Rusia masih diperbolehkan menjalani pertandingan dengan negara lain di luar ajang resmi.
Setelah hampir empat tahun, Infantino menyatakan bahwa hukuman terhadap Rusia sudah seharusnya dicabut. Pernyataan tersebut memicu kecaman keras dari Ukraina.
Bidnyi menilai sikap Infantino sebagai tindakan yang kekanak-kanakan. Ia menegaskan bahwa agresi Rusia telah menyebabkan lebih dari 100 pesepakbola serta lebih dari 550 atlet dan pelatih Ukraina meninggal dunia.
“Kata-kata Gianni Infantino terdengar tidak bertanggung jawab, bahkan kekanak-kanakan,” kata Bidnyi kepada Sky News seperti dikutip dari Independent.
“Kata-katanya memisahkan sepak bola dari kenyataan di mana anak-anak dibunuh,” ujarnya menambahkan.
Menurut Bidnyi, Rusia telah mempolitisasi olahraga. Oleh karena itu, Ukraina memberikan peringatan terkait rencana kembalinya Rusia ke kompetisi internasional.
“Perang adalah kejahatan, bukan politik. Rusia-lah yang mempolitisasi olahraga dan menggunakannya untuk membenarkan agresi. Saya sependapat dengan Asosiasi Sepak Bola Ukraina, yang juga memperingatkan terhadap kembalinya Rusia ke kompetisi internasional,” katanya.
Bidnyi menegaskan selama Rusia masih melakukan agresi dan memanfaatkan olahraga sebagai alat politik, simbol dan bendera nasional negara tersebut tidak layak tampil di ajang internasional.
“Selama Rusia terus membunuh warga Ukraina dan mempolitisasi olahraga, bendera dan simbol nasional mereka tidak memiliki tempat di antara orang-orang yang menghormati nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan permainan yang adil,” ujar Bidnyi.
Selain rencana pencabutan sanksi terhadap Rusia, Gianni Infantino juga menuai kontroversi lain setelah memberikan penghargaan perdamaian FIFA kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Desember lalu.
