Sengkarut Yayasan Pendidikan Jambi (Unbari): Disidik Kasus Korupsi, Digugat BSI Rp15M, Kaccau!

Jambi – Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) yang mengelola Universitas Batanghari terus berperkara. Belum lagi tuntas dugaan korupsi penyimpangan dalam penguasaan aset negara berupa eks HGB Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 yang masih terus berproses dari 2023 lalu di meja penyidik Pidsus Kejati Jambi.
‎
‎Sudah berproses pula gugatan perdata ekonomi syariah oleh PT Bank Syariah Indonesia TBK. Yayasan Pendidikan Jambi sebagai tergugat 1, kemudian Pimpinan/Rektor/Pjs Rektor Universitas Batanghari sebagai turut tergugat 2. Dilihat dari laman SIPP PA Jambi, penggugat mengajukan tuntutan provisi atau permohonan sementara kepada majelis hakim. Di antaranya;
‎
‎Menetapkan pihak rektor sebagai penerima manfaat langsung atas objek pembiayaan; Meletakkan sita jaminan terhadap sejumlah rekening milik tergugat di beberapa bank; Memerintahkan tergugat untuk tetap membayar angsuran sebesar Rp 150 juta per bulan selama proses persidangan berlangsung.
‎
‎Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atas sejumlah akad pembiayaan, termasuk akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah yang dibuat pada 2018 dan 2019.
‎
‎Akibat dugaan wanprestasi tersebut, penggugat mengklaim mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 15,05 miliar. Selain itu, penggugat juga meminta majelis hakim agar; Menyatakan sah seluruh akad pembiayaan; Menghukum tergugat untuk membayar kerugian secara angsur; Memberikan kewenangan penjualan melalui lelang terhadap objek jaminan apabila kewajiban tidak dipenuhi.
‎
‎Dalam gugatan tersebut, sejumlah aset yang dijadikan jaminan turut menjadi objek sengketa, termasuk beberapa sertifikat hak guna bangunan atas gedung Universitas Batanghari.
‎
‎Sementara itu pihak kuasa hukum Turut Tergugat 2, ketika dikonfirmasi soal keterlibatan kliennya menyatakan bahwa Rektor bukanlah subjek hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara hutang piutang belasan milliar tersebut. Dalil gugatan yang menarik pimpinan/Rektor Unbari pun dinilai sebagai bentuk kekeliruan hukum.
‎
‎”Jadi bahwa perbuatan hukum yang timbul dari perjanjian itu secara nyata dilakukan antara penggugat (BNI) dan Tergugat 1 (YPJ) yang dalam hal ini merupakan subjek hukum dan atau badan hukum yang sah. Nah kita, Rektor ini bukan badan hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam Perjanjian mereka itu,” ujar, Kuasa Hukum Turut Tergugat 2, dikonfirmasi lewat WhatsApp, belum lama ini.
‎
‎Perkara wanprestasi antara BSI dan YPJ dinilai jelas sebagai hubungan kausalitas antara Debitur dan Kreditur. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pimpinan/Rektor yang diseret-seret  sebagai tergugat 2.
‎
‎Lebih jauh, kuasa hukum pihak Turut Tergugat 2 itu menguraikan kembali pada perkara lain, Majelis Hakim telah memutus bahwa perbuatan tergugat yakni Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) pimpinan Camelia  yang mengalihkan dan menjaminkan aset merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan negeri Jambi Nomor 50/Pdt.G/2023/PN jmb yang telah dilakukan upaya hukum hingga tingkat Kasasi.
‎
‎”Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang mengelola Universitas Batanghari, mengalihkan, menjaminkan, asset-aset yang bukan milik tergugat untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya merupakan perbuatan melawan hukum,” sebagaimana bunyi putusan, PN Jmb No. 50/Pdt.G/2023/PN Jmb, point ke-4.
‎
‎Hingga saat ini, perkara masih dalam tahap persidangan. Sementara itu disebelahnya, rekam jejak digital menunjukkan progres penyidikan dari kasus dugaan Korupsi oleh YPJ. Kejati Jambi dikabarkan telah memanggil Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, Camelia Puji Astuti untuk bersaksi sebagaimana tampak pada pemberitaan beberapa media massa, pada awal Januari lalu.
‎
‎Soal kasus dugaan korupsi ini, Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya ketika dikonfirmasi belum mengungkap secara gamblang. Dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Noly cuman merespon singkat. “Saya konfirmasi dulu,” katanya.
‎
‎Isue beredar santer bahwa kini salah satu dokumen yang jadi jaminan dalam perkara wanprestasi yang sedang berproses di PA Jambi tersebut kini sudah berada di meja penyidik Pidsus Kejati Jambi. Yang disinyalir sebagai bentuk tindak lanjut proses penyidikan kasus korupsi penyimpangan dalam penguasaan aset Eks HGB Unbari.
‎Masalahnya, hal ini disinyalir sebagai alasan pihak YPJ enggan buat bayar kewajibannya pada BSI.
‎
‎Atas segala kemelut perkara yang menyeret Unbari ke meja aparat penegak hukum itu. Tim awak media mencoba upaya konfirmasi dengan Camelia selalu Ketua Yayasan Pendidikan Jambi lewat pesan WhatsApp, namun belum ada respons hingga berita ini terbit. (*)