Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan strategis bagi sektor jasa keuangan dan perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (18/8). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan tangguh membutuhkan integrasi antarsektor, regulasi yang responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penerapan GRC yang adaptif dan kolaboratif.
Dengan tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience”, RGS 2025 menjadi forum strategis untuk memperkuat ekosistem GRC di sektor jasa keuangan. Melalui forum ini, ditegaskan bahwa penguatan GRC menjadi kunci menjaga stabilitas, membuka peluang pertumbuhan, sekaligus memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.
Mahendra: GRC Jadi Kompas Strategis
Mahendra menilai, pemberdayaan ekosistem GRC yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif merupakan keniscayaan. Apalagi di tengah percepatan digitalisasi, muncul risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, hingga regulatory arbitrage yang menuntut tata kelola lebih terintegrasi.
“Forum seperti RGS diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat nilai dan budaya tata kelola yang baik, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Sebab, di era penuh ketidakpastian ini, GRC bukan hanya alat kepatuhan, tetapi juga kompas strategis untuk mengarahkan langkah menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Mahendra.
Sophia Wattimena: Pilar Menuju Indonesia Emas 2045
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menambahkan bahwa penguatan GRC merupakan pilar penting dalam mendukung Asta Cita, khususnya penguatan sektor jasa keuangan serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, transformasi tata kelola menjadi strategi besar menuju Visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor jasa keuangan diharapkan memberi kontribusi signifikan melalui tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kokoh.
Sophia juga mengaitkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai inti RGS, yaitu Role Model, Guidance, and Support, yang menekankan keteladanan integritas, peran fasilitator, serta budaya saling menopang demi keberhasilan bersama.
BPK: Perlu Tata Kelola Kolaboratif
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menekankan perlunya tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk memastikan pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2045.
“BPK sangat mendorong penguatan GRC melalui tata kelola kolaboratif, yang tidak hanya memerlukan sinergi internal antar satuan kerja, tetapi juga kemitraan lintas sektor serta partisipasi aktif di tingkat global,” jelasnya.
Diskusi Panel dan Insight GRC
RGS 2025 menghadirkan diskusi panel interaktif dengan narasumber dari dalam dan luar negeri, antara lain:
-
Edimon Ginting (ADB),
-
Jowil Plecerda (ASEAN Secretariat),
-
Lee Jun Ho (FSS Korea Selatan),
-
Aviliani (Kadin),
-
Beili Wong (The Institute of Internal Auditors),
-
Nai Seng Wong (Deloitte Southeast Asia),
-
Jean Bouquot (IFAC),
-
Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jatim).
Diskusi membahas strategi penguatan tata kelola untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pendalaman pasar keuangan, serta peran GRC dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sesi GRC Insight menjadi sorotan dengan pandangan Emil Dardak bahwa penerapan GRC modern harus ditopang oleh integritas dan transformasi digital.
Kompetisi Inovasi dan Partisipasi Mahasiswa
Untuk pertama kalinya, RGS 2025 menggelar Innovation Paper Competition yang diikuti 585 peserta dari 242 perguruan tinggi di Indonesia. Antusiasme ini mencerminkan tingginya perhatian generasi muda terhadap pengembangan ide-ide inovatif di bidang GRC.
Forum ini juga dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK Hasan Fawzi, serta jajaran Badan Supervisi OJK.
Diselenggarakan secara hybrid, OJK RGS 2025 diikuti lebih dari 12 ribu peserta, termasuk pimpinan lembaga jasa keuangan, baik secara luring maupun daring.
