ORASI.ID – Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Noviardi, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Jambi terkait penanganan masalah batu bara yang hingga kini belum menemui titik terang. Ia menilai kepemimpinan Gubernur Jambi saat ini gagal mengeksekusi solusi teknis dan justru terjebak dalam pendekatan politik pencitraan yang merugikan masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Noviardi membedah tiga problematika mendasar yang menyandera Provinsi Jambi: ketiadaan jalan khusus, ancaman kerusakan ekologi, dan penurunan produktivitas akibat tata kelola yang buruk. Menurutnya, kegagalan yang paling mencolok adalah mangkraknya proyek jalan khusus meskipun anggaran daerah telah dikucurkan dalam jumlah besar.
Kegagalan Jalan Khusus dan Anggaran 35 Miliar
Noviardi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menggelontorkan dana APBD sebesar Rp35 miliar untuk pembukaan jalan tembus di wilayah Batanghari, tepatnya dari daerah Tembesi – Nes. Namun, proyek tersebut dinilai sia-sia karena hingga kini jalan tersebut tidak dapat fungsional bagi angkutan batu bara.
“Meskipun pemerintah sudah menganggarkan 35 miliar jalan yang ditembus di Batanghari—tembus dari daerah Tembesi yang katanya bakal tembus ke Nes—ternyata dana habis dari APBD, jalan kan tidak bisa digunakan,” tegas Noviardi.
Ia menuding Gubernur Jambi lebih mengedepankan aspek politik dibandingkan penyelesaian masalah secara teknis. Menurutnya, pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi perizinan pelepasan lahan, baik milik masyarakat maupun perusahaan, yang menjadi jalur pembangunan jalan khusus tersebut.
Dugaan Konflik Kepentingan di Lingkaran Pejabat
Poin krusial yang disorot oleh Noviardi adalah adanya dugaan kuat mengenai benturan kepentingan (conflict of interest) yang melibatkan oknum di pemerintahan. Ia menduga hambatan dalam pembenahan sistem angkutan dan perizinan disebabkan oleh adanya oknum yang ikut bermain di dalam bisnis “emas hitam” tersebut.
”Nah, dalam hal ini saya lihat conflict of interest , konflik kepentingan dari oknum-oknum pemerintah cukup tinggi. Baik ingin bermain di dalam angkutan batu bara, bermain dalam perizinan tambang, bermain dari fee ataupun royalti. Nah ini kan harus kita tertibkan,” tutur Noviardi secara terbuka.
Selain itu, ia mengkritik lemahnya verifikasi Pemprov terhadap kesiapan investor yang berjanji membangun jalan khusus. Noviardi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak pernah secara serius memastikan kemampuan finansial dan teknis para investor, sehingga proyek strategis tersebut terus mengalami keterlambatan yang berdampak pada kemacetan kronis di jalan umum.
Dampak Sosial dan Penolakan PT SAS
Terkait dampak sosial, Noviardi mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk batu bara terus berulang dan memakan korban jiwa. Hal ini diperparah dengan munculnya rencana pembangunan terminal dan stockpile baru oleh PT SAS yang lokasinya bersinggungan langsung dengan pemukiman warga.
Noviardi menyatakan bahwa pembangunan tersebut harus ditolak jika tetap berada di area pemukiman dan pertanian karena akan merusak ekologi kota, mulai dari polusi debu hingga pencemaran air. Noviardi mengatakan bahwa permasalahan ini menimbulkan kerawanan sosial yang dapat meledak kapan saja jika pemerintah tidak segera melakukan relokasi lahan industri ke wilayah yang tepat.
Rekomendasi Perbaikan
Penutup, Noviardi mendesak adanya transparansi total dalam tata kelola pertambangan di Jambi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dicapai jika Gubernur memiliki ketegasan untuk memutus rantai kepentingan kelompok.
“Harapan ke depan, kita adanya perbaikan tata kelola pertambangan di Provinsi Jambi. Yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomis, keberlanjutan ekologis, serta memungkinkan dunia investasi yang sehat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan investor jalan khusus dan berhenti menggunakan isu batu bara sebagai komoditas politik tanpa adanya realisasi teknis yang nyata di lapangan.(Garuda Sirait)
