JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), kepada investor swasta.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menjelaskan total kawasan K-SIGN di Rote Ndao mencapai 12.597,69 hektare. Kawasan tersebut tengah dikembangkan sebagai bagian dari target swasembada garam nasional pada 2027.
Namun, pemerintah tidak akan menggarap seluruh zona karena keterbatasan anggaran.
“Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).
Pemerintah Garap Dua Zona, Delapan Zona Ditawarkan ke Swasta
Frista merinci, KKP akan mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektare dan zona 2 seluas 889,54 hektare. Sementara delapan zona lainnya dengan total 10.673,15 hektare akan ditawarkan kepada investor swasta.
“Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,” jelas Frista.
Target Produksi 400 Ribu Ton Garam per Tahun
Pemilihan Rote Ndao sebagai kawasan industri garam didasarkan pada sejumlah keunggulan, terutama faktor cuaca yang mendukung produksi. Selain itu, kualitas air di wilayah tersebut dinilai lebih baik untuk pengembangan tambak garam.
Frista menargetkan produktivitas mencapai 200 ton per hektare. Jika sekitar 10.000 hektare dikembangkan secara optimal, produksi dari kawasan ini diproyeksikan mencapai sekitar 400 ribu ton garam per tahun.
Industri Soroti Tantangan Logistik
Menanggapi tawaran tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyatakan pemerintah saat ini memang tengah mendorong ekstensifikasi tambak garam. Namun, ia menilai tantangan utama industri garam terletak pada aspek logistik.
Ia berharap KKP dan PT Garam dapat memprioritaskan pembangunan industri pengolahan garam yang berdekatan dengan industri pengguna, khususnya sektor makanan dan minuman.
“Oleh sebab itu, sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam, kalau bisa membangun industri-industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah, dan ini juga penting bagi industri makan minuman untuk meningkatkan daya saing,” ujar Adhi.
