JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan membeli bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$15 miliar atau sekitar Rp253,45 triliun (asumsi kurs Rp16.894 per dolar AS).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) waktu setempat.
“Di dalam perjanjian itu telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih lebih US$15 miliar. Dari US$15 miliar ini terdiri dari BBM, kemudian LPG dan crude (minyak mentah),” ujar Bahlil dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/2).
Bukan Tambah Impor, Tapi Pengalihan Volume
Bahlil menegaskan pembelian BBM dari AS bukan berarti Indonesia akan menambah total impor energi. Pemerintah hanya mengalihkan sebagian volume pembelian dari negara lain.
“Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun dari beberapa negara di Afrika,” terangnya.
Ia juga memastikan seluruh transaksi akan mempertimbangkan aspek keekonomian yang saling menguntungkan, baik bagi pihak AS dan badan usahanya maupun bagi Indonesia.
Impor LPG Berpotensi Naik
Terkait LPG, Bahlil menyebut Indonesia selama ini mengimpor sekitar 7 juta ton per tahun, dengan sebagian pasokan berasal dari AS. Melalui kesepakatan dagang tersebut, Indonesia akan meningkatkan volume pembelian LPG dari Negeri Paman Sam.
“Begitu kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka sudah langsung kita mulai tahapan eksekusi,” ujarnya.
Pertamina Siap Tingkatkan Serapan dari AS
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan pihaknya melihat peluang besar untuk memenuhi kebutuhan energi dengan harga yang kompetitif dari AS.
Untuk LPG, saat ini sekitar 57 persen kebutuhan impor Pertamina berasal dari AS. Dengan adanya kesepakatan dagang tersebut, angka itu berpotensi meningkat hingga 70 persen.
“Dengan adanya kesepakatan dagang ini, tentunya kita akan bisa meningkatkan bisa sampai ke 70 persen. Begitu juga untuk crude kita juga akan dorong untuk peningkatan, sementara untuk produk (BBM) kita akan terus penjajakan dengan mitra-mitra dari Amerika Serikat,” ujarnya.
Simon memastikan seluruh proses akan dilakukan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang berlaku di masing-masing negara.
“Perjanjian kerja sama (dagang) ini adalah untuk win-win, untuk kebaikan dan kemajuan kedua negara. Dengan demikian, kedua negara sangat menghormati peraturan atau regulasi yang berlaku di masing-masing yang ada,” ujarnya.
Selanjutnya, Pertamina akan menunggu finalisasi kesepakatan dagang tersebut dalam 90 hari ke depan. Simon berharap prosesnya berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
