Jakarta — Pengamat ekonomi politik Frits Oscar Fanggidae mendorong kolaborasi pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga terdampak serta mempercepat pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Frits, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan seluruh masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan penanganan.

“Semua warga yang terdampak harus dijangkau. Semua harus diperhatikan,” kata Frits dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung ke NTT untuk melihat penanganan dan pemulihan pascagempa.

Selain meninjau pengungsian dan fasilitas publik yang terdampak di Sikka, Gibran turut menggandeng mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk melakukan pendampingan psikososial dan trauma healing kepada anak-anak terdampak.

Menurut Frits, kehadiran langsung pejabat negara di lokasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan proses penanganan berjalan.

“Jelas pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini memang pejabat harus datang untuk melihat bagaimana penanganannya,” ucap dia.

Mahasiswa dan Masyarakat Didorong Ikut Membantu

Frits juga menilai keterlibatan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dalam proses penanganan pascagempa merupakan langkah positif. Menurutnya, partisipasi berbagai kelompok dapat memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat terdampak.

“Mahasiswa dan kelompok mana pun yang ingin ikut membantu penanganan gempa ini baik. Semua pihak yang merasa terpanggil silakan berpartisipasi untuk terlibat,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Pada saat yang sama, proses pemulihan kerusakan fisik juga perlu dipercepat.

Perbaikan tersebut mencakup rumah warga yang terdampak hingga fasilitas publik yang mengalami kerusakan.

“Pemulihan tergantung dari percepatan memperbaiki kerusakan, terutama sarana publik. Pelabuhan, jembatan, dan jalan harus segera secepatnya,” kata dia.

Dorongan tersebut menempatkan penanganan pascagempa tidak hanya pada respons pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat untuk ikut berkontribusi sesuai kebutuhan di lapangan.