Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menerima audiensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama sejumlah perwakilan masyarakat yang menyampaikan persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga dampak proyek di sejumlah daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/9/2026). Sejumlah perwakilan yang hadir berasal dari kelompok masyarakat, petani, dan nelayan dari berbagai wilayah.
Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI, Dana Prima Tarigan, mengatakan kelompok yang datang membawa persoalan dari kawasan pesisir, konflik lahan, hingga penggusuran masyarakat perkotaan.
“Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota yang digusur di Jakarta. mungkin ini pas waktunya karena mungkin di Jakarta ada Pak Pramono nanti bisa langsung direct,” kata Dana di kompleks parlemen.
Warga Banten Adukan Konflik Lahan
Salah satu persoalan disampaikan Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara. Ia mengadukan konflik lahan yang menurutnya berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.
Kholid mengatakan status PSN membuat masyarakat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan lahan mereka. Ia juga mendorong DPR mengkaji kembali tata ruang di Banten karena menilai perubahan tata ruang belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug. kita beli dengan harga yang semena-mena,” kata dia.
Warga Indramayu Soroti Dampak PSN
Aduan lain disampaikan Hatta, warga Indramayu. Ia menyampaikan persoalan yang menurutnya berdampak terhadap sekitar 2 ribu kepala keluarga serta lahan masyarakat.
Hatta mengatakan masyarakat di kawasan pesisir, mulai dari Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu, telah menggantungkan kehidupan pada wilayah tersebut selama puluhan tahun.
“Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban bencana alam. Di sana kami punya garapan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun lebih,” kata Hatta.
Persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut mencakup lahan pertanian, tambak, serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir.
Warga Marunda Adukan Penggusuran
Perwakilan warga Marunda, Jakarta Utara, Jan Torpa Saribu, turut menyampaikan persoalan penggusuran yang dialami warga Marunda Kepu.
Ia mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada sejumlah lembaga dan meminta DPR ikut memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi warga.
“Udah ke Komnas HAM, udah ke LBHI, udah ke DPRD, melaporkan masalah eh, penggusuran mafia tanah di Marunda Kepu,” kata Jan.
Selain persoalan dari Jakarta dan Banten, audiensi juga diikuti perwakilan masyarakat dari daerah lain yang menyampaikan masalah lingkungan dan pemulihan pascabencana. ANTARA melaporkan salah satu aduan berkaitan dengan percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Fraksi PDIP Janji Tindak Lanjut Aduan
Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Dolfie Othniel Frederic mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan akan diteruskan melalui komisi DPR sesuai bidang mitra masing-masing.
Dolfie mengatakan persoalan tersebut akan dilihat dari sisi regulasi dan kebijakan sebelum dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah.
“Nah, itu kan kita nanti lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah. Ya rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi,” ujar Dolfie.
Dolfie juga memastikan masukan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota Fraksi PDIP yang berasal dari komisi terkait, sehingga aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja DPR.
Dengan demikian, tindak lanjut atas berbagai aduan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pembahasan di komisi-komisi DPR sesuai persoalan yang disampaikan masing-masing kelompok masyarakat.
