Jakarta — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengumpulkan jajaran pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta sejumlah kementerian terkait untuk membahas pengamanan komunikasi strategis negara hingga tata kelola penyadapan (lawful interception).
Pembahasan tersebut dikemas dalam forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) yang berlangsung di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026.
ADMIN GAME dirancang sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi, mengidentifikasi potensi kerentanan, serta menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan yang juga menjabat Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Richard menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui perlindungan informasi dan komunikasi strategis.
“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Richard dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan keterangan tertulis DPN, perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis global telah memperluas spektrum ancaman terhadap kedaulatan negara.
Intrusi siber, intrusi ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, serta penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis dinilai berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan kepentingan nasional.
Enam Isu Strategis Jadi Pembahasan
Dalam forum ADMIN GAME, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, meliputi pengamanan komunikasi strategis negara, pengamanan data dan informasi geospasial, tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum (lawful interception), forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.
Melalui diskusi interaktif, para peserta mengkaji mekanisme peringatan dini, kesenjangan regulasi, batas kewenangan, serta koordinasi penanganan ancaman sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen Frega Wenas Inkiriwang, selaku Ketua Pelaksana, menyampaikan bahwa ADMIN GAME melibatkan 186 personel. Peserta terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber.
“ADMIN GAME diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu sebagai bahan pertimbangan Ketua DPN dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional,” kata Frega.
Sejumlah Pimpinan Lembaga Hadir
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari kementerian, lembaga, dan unsur pertahanan serta keamanan.
Di antaranya Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Hadir pula Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Maulana Bungaran, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan.
Pejabat lainnya yang hadir meliputi Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Inspektur Jenderal TNI Laksdya TNI Hersan, serta Inspektur Jenderal TNI AD Letjen TNI Erwin Djatniko.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri turut diwakili Irjen Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon.
Melalui forum ini, DPN berharap koordinasi lintas instansi semakin kuat dalam menghadapi ancaman terhadap informasi dan komunikasi strategis negara. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menyelaraskan kebijakan serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional.

