Jakarta — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyebut proyek-proyek berbasis nilai ekonomi karbon di Indonesia semakin menarik perhatian investor global. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam pasar investasi berkelanjutan.
Friderica menyampaikan hal itu setelah mengikuti kegiatan London Climate Week beberapa bulan sebelumnya. Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak dicari investor karena memiliki potensi proyek ramah lingkungan.
“Kemarin kami baru kembali dari London Climate Week beberapa bulan lalu, itu sangat menarik. Di situ sangat jelas Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat dicari,” ujar Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, daya tarik tersebut tidak terlepas dari potensi proyek lingkungan yang dikembangkan pemerintah bersama OJK melalui skema Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON.
Sejumlah proyek yang berpotensi memiliki nilai ekonomi karbon antara lain penghutanan kembali lahan gundul serta program sosial kemasyarakatan. Menurut Friderica, proyek-proyek tersebut memiliki peluang untuk menarik minat pasar internasional.
Minat investor global juga dinilai sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG).
Friderica mengutip hasil survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2023 yang menunjukkan bahwa 67 persen investor ritel mengutamakan investasi berbasis keberlanjutan. Sementara itu, 64 persen investor disebut bersedia menerima tingkat imbal hasil lebih rendah demi berinvestasi pada produk ESG.
OJK Ingatkan Emiten soal Risiko Greenwashing
Di tengah meningkatnya minat terhadap investasi hijau, OJK mengingatkan emiten agar tidak memanipulasi informasi keberlanjutan melalui praktik greenwashing.
Friderica menyoroti adanya potensi kesenjangan antara komitmen ESG perusahaan, pelaksanaan nyata, dan kualitas pengungkapan informasi. Kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi praktik klaim keberlanjutan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Bagaimana kita melihat ada kesenjangan antara komitmen ESG, implementasi nyata, dan kualitas pengungkapan yang saat ini bisa berisiko terhadap praktik-praktik greenwashing,” tegasnya.
Greenwashing merupakan praktik ketika perusahaan mengklaim produk, layanan, atau kegiatan operasionalnya ramah lingkungan tanpa didukung kondisi dan bukti yang memadai.
Selain greenwashing, OJK juga menyoroti potensi praktik impact washing dan social washing. Keduanya berkaitan dengan klaim dampak positif dan kontribusi sosial perusahaan yang tidak mencerminkan pelaksanaan sebenarnya.
Untuk mencegah laporan keberlanjutan atau sustainability report yang menyesatkan, OJK mendorong peningkatan kredibilitas pengungkapan informasi emiten. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Friderica menekankan pentingnya penyusunan laporan yang transparan, sesuai kondisi sebenarnya, serta tidak menyembunyikan informasi yang relevan.
“Bagaimana sih menyiapkan reporting ini yang baik, yang apa adanya, yang tidak menutup-nutupi, dan apa konsekuensi bila mereka melakukan ya tidak menyajikan sesuai apa adanya,” ungkap Friderica.
Penguatan transparansi tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pertumbuhan investasi berkelanjutan di Indonesia didukung informasi yang kredibel.
