Jakarta — Pemerintah China mendesak Indonesia memberikan dukungan kuat terhadap Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) yang baru saja dibentuk.

Langkah Beijing tersebut muncul di tengah persaingan antara China dan Amerika Serikat (AS) dalam memperebutkan pengaruh terhadap masa depan teknologi dan tata kelola global untuk kecerdasan buatan atau AI.

Imbauan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di Jakarta.

Wang Yi menyatakan kedua negara perlu memperluas kerja sama yang telah berjalan ke sektor-sektor berkembang seperti AI. Ia juga mengajak Indonesia bersama-sama menyukseskan WAICO, sebagaimana dilansir dari Anadolu, Sabtu (22/8).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Wang Yi bersama Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun berada di Indonesia untuk menghadiri rangkaian dialog diplomatik dan keamanan tingkat tinggi.

Wang Yi dan Sugiono menggelar Pertemuan Dialog Strategis Komprehensif China-Indonesia yang pertama pada Jumat (21/8).

Selain itu, Wang Yi dan Dong Jun bergabung dengan mitra mereka dari Indonesia dalam Pertemuan Dialog Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (Format 2+2) yang kedua.

Indonesia Jadi Salah Satu Pendiri WAICO

Indonesia merupakan satu dari 29 negara yang bulan lalu menandatangani kesepakatan di Shanghai untuk mendirikan WAICO.

Organisasi antarpemerintah tersebut dibentuk dengan tujuan mendorong kerja sama internasional sekaligus merumuskan tata kelola AI di tingkat global.

Dalam konteks tersebut, China mendorong Indonesia untuk memperkuat dukungannya terhadap organisasi yang baru dibentuk tersebut.

Indonesia sendiri masih konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif (non-blok).

Dengan prinsip tersebut, RI berupaya menjaga dan mempererat hubungan ekonomi serta teknologi dengan China maupun Amerika Serikat tanpa harus memihak.

China Tolak Pemaksaan dalam Kerja Sama AI

Di tengah perkembangan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk memilih mitra kerja sama dan model AI mereka secara mandiri.

Menurut Lin, pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi nasional serta kebutuhan pembangunan masing-masing negara.

Pernyataan Lin Jian merespons laporan mengenai rencana Pemerintah Amerika Serikat menyurati negara-negara penandatangan deklarasi peluang AI versi AS atau US AI Opportunity Statement.

Surat tersebut kabarnya berisi peringatan agar negara-negara tersebut tidak bergabung dengan inisiatif global lain, seperti WAICO, yang dinilai Washington tidak sejalan dengan standar mereka.

“China dengan tegas menolak segala bentuk pemaksaan terhadap suatu negara untuk memihak, ataupun upaya menciptakan konfrontasi antarkelompok (blok) di bidang teknologi AI,” ujar Lin Jian.