Jakarta – Baku tembak pecah di Cotabato City, Filipina, menjelang pemungutan suara perdana untuk memilih parlemen di Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) pada Senin (14/9). Sedikitnya tiga orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam insiden tersebut.
Insiden terjadi di luar sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Menurut Kepala Kepolisian Cotabato, Jibin Bongcayao, baku tembak terjadi sesaat sebelum tengah malam ketika kelompok-kelompok politik yang bersaing terlibat perselisihan terkait posisi dalam antrean untuk memberikan suara.
Perselisihan tersebut awalnya berupa perebutan posisi dalam antrean. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling dorong dan perkelahian sebelum akhirnya pecah tembakan di tengah kerumunan.
Bongcayao mengatakan pihak-pihak yang terlibat berasal dari kelompok politik yang bersaing. Kelompok tersebut memiliki kaitan dengan faksi-faksi yang muncul dari Moro Islamic Liberation Front (MILF), organisasi yang selama puluhan tahun memperjuangkan otonomi bagi wilayah Muslim di Filipina selatan.
Tiga orang dinyatakan tewas dalam penembakan tersebut, sementara 15 orang lainnya mengalami luka-luka.
Insiden itu terjadi hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai untuk memilih anggota parlemen pertama Bangsamoro.
Pemilu Parlemen Pertama Bangsamoro
Pemungutan suara pada Senin (14/9) menjadi momen penting bagi Bangsamoro karena merupakan pemilihan parlemen pertama sejak wilayah tersebut memperoleh status otonomi.
Hampir 2,4 juta pemilih terdaftar untuk memberikan suara dalam pemilu tersebut. Mereka memilih anggota parlemen yang akan membentuk lembaga legislatif regional Bangsamoro. Sebanyak 80 kursi diperebutkan dalam pemilu tersebut.
Pemilu ini merupakan bagian dari proses perdamaian yang berlangsung selama bertahun-tahun antara pemerintah Filipina dan MILF. Kesepakatan perdamaian pada 2014 membuka jalan bagi pembentukan wilayah otonomi Bangsamoro dan peralihan dari perjuangan bersenjata menuju pemerintahan melalui lembaga politik.
BARMM kemudian dibentuk untuk memberikan kewenangan pemerintahan yang lebih luas kepada wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut.
Parlemen yang terbentuk melalui pemilu ini nantinya akan memilih kepala menteri Bangsamoro dari antara anggota parlemen.
Keamanan Diperketat
Kekerasan menjelang pemungutan suara menjadi perhatian serius karena Bangsamoro memiliki sejarah panjang konflik bersenjata, persaingan politik, serta bentrokan antarklan.
Pemerintah Filipina telah meningkatkan pengamanan selama pelaksanaan pemilu. Lebih dari 20.000 personel keamanan dikerahkan di berbagai lokasi pemungutan suara di wilayah Bangsamoro. Tim respons cepat juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kekerasan.
Komisi Pemilihan Umum Filipina atau Commission on Elections (Comelec) juga mengambil langkah khusus di wilayah yang mengalami gangguan keamanan. Cotabato City ditempatkan di bawah kendali Comelec setelah kekerasan terjadi di salah satu lokasi pemungutan suara.
Meski insiden tersebut terjadi menjelang pembukaan tempat pemungutan suara, proses pemungutan suara di wilayah Bangsamoro tetap berlangsung pada Senin.
Pemilu tersebut dipandang sebagai salah satu tahap penting dalam proses transisi Bangsamoro dari pemerintahan sementara menuju pemerintahan regional yang dipilih melalui mekanisme demokratis.
Pemilu Jadi Ujian Proses Perdamaian
Pemilihan parlemen pertama Bangsamoro memiliki arti lebih luas dibandingkan sekadar pergantian anggota lembaga pemerintahan daerah.
Wilayah tersebut merupakan bagian dari Filipina selatan yang selama beberapa dekade dilanda pemberontakan dan konflik bersenjata. Kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan MILF kemudian mendorong kelompok tersebut meninggalkan perjuangan untuk mendirikan negara sendiri dan memilih jalur otonomi yang lebih luas melalui pemerintahan regional.
Karena itu, pelaksanaan pemilu yang aman dan damai menjadi salah satu ujian penting bagi proses perdamaian tersebut.
Di tengah sejarah konflik dan persaingan politik lokal, pemilu parlemen pertama diharapkan menjadi langkah menuju pemerintahan yang lebih representatif sekaligus memperkuat stabilitas di wilayah Bangsamoro.
