Jakarta — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan pengembangan Dumai Transshipment Hub untuk meningkatkan peran Indonesia dalam melayani lalu lintas kapal di Selat Malaka. Melalui proyek tersebut, Pelindo menargetkan dapat menjangkau sekitar 40 persen kapal yang selama ini tidak melakukan aktivitas transshipment di pelabuhan Singapura maupun Malaysia.
Direktur Pengembangan Usaha Pelindo, Prasetyo, mengatakan target tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis Dumai Transshipment Hub. Menurutnya, terdapat potensi pasar kapal yang melintasi Selat Malaka tetapi belum memanfaatkan layanan transshipment di kedua negara tersebut.
“Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil,” ujar Prasetyo dalam acara bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Prasetyo menjelaskan, selama ini peran Indonesia dalam melayani lalu lintas maritim di Selat Malaka masih terbatas. Padahal, jalur pelayaran strategis tersebut dilintasi sekitar 110 ribu kapal setiap tahunnya.
Ia menyebut penggabungan atau merger di tubuh Pelindo menjadi salah satu landasan bagi perusahaan untuk memperluas partisipasi dalam layanan kepelabuhanan dan transshipment di kawasan tersebut.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pengembangan Dumai Transshipment Hub bukan ditujukan untuk mengambil alih pasar yang selama ini telah dilayani Singapura dan Malaysia. Pelindo akan menyasar kapal-kapal yang belum menggunakan layanan transshipment di kedua negara tersebut.
“60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani,” kata Prasetyo.
Dalam rencana pengembangannya, Dumai Transshipment Hub akan dibangun secara bertahap. Pelindo menargetkan proyek tersebut dapat mulai beroperasi pada 2030.
Selain menyiapkan pengembangan proyek, Pelindo juga telah mengusulkan agar Dumai Transshipment Hub ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas tengah mengkaji usulan tersebut. Kajian dilakukan untuk menilai kesesuaian proyek dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta pemenuhan kriteria penetapan PSN.
Penilaian tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025. Dengan demikian, penetapan Dumai Transshipment Hub sebagai PSN masih menunggu hasil kajian dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
