JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pihak-pihak yang diduga melindungi aktivitas pertambangan ilegal milik pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara. Desakan itu disampaikan di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.
Rudianto meminta pengusutan perkara tidak hanya menyasar aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga pihak-pihak yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung melalui dugaan perlindungan maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, penindakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar praktik pertambangan ilegal tidak terus berlangsung dengan dukungan oknum penyelenggara negara.
“Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul setelah Kejagung mengungkap sejumlah perusahaan tambang yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan. Penyidik juga tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dan kegiatan produksi nikel di Sulawesi Tenggara.
Kejagung Dalami Dugaan Keterkaitan Arif Kurniawan dan Listyo Sigit
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung turut dimintai keterangan mengenai dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami informasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Senin (9/11/2026).
“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi kepada wartawan.
Namun, Kuntadi menegaskan penyidikan belum sampai pada pengusutan dugaan bahwa Listyo menjadi pihak yang melindungi aktivitas pertambangan Arif.
“Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya,” tuturnya.
Dengan demikian, dugaan keterkaitan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Kejagung masih melakukan pendalaman dan belum mengonfirmasi adanya peran Listyo dalam perkara pertambangan nikel tersebut.
Enam Perusahaan Diduga Dikendalikan Arif Kurniawan
Kejagung sebelumnya mengungkap enam perusahaan yang diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah:
-
PT BSJ, dengan luas IUP 1.030 hektare.
-
PT KAA, dengan luas IUP 1.036 hektare.
-
PT ANI, dengan luas IUP 106 hektare.
-
PT AMI, dengan luas IUP 1.000 hektare.
-
PT AMID, dengan luas IUP 1.026 hektare.
-
PT HJ, dengan luas IUP yang belum dirinci dalam keterangan tersebut.
Keenam perusahaan itu disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI. Berdasarkan pemeriksaan terhadap 38 saksi, penyidik menyebut Arif memiliki keterkaitan dengan pengendalian kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut.
Dua Perusahaan Diduga Tetap Menambang Setelah IUP Berakhir
Penyidik Kejagung juga menemukan dugaan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap menjalankan kegiatan pertambangan setelah masa berlaku IUP keduanya berakhir pada 2015.
Kegiatan tersebut diduga berlanjut melalui mekanisme suspend atau penangguhan. Padahal, menurut temuan penyidik, izin kedua perusahaan semestinya dikembalikan kepada negara setelah masa berlakunya berakhir.
Kejagung juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan, termasuk dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah administrasi, produksi, dan tata niaga penjualan nikel.
Dalam perkara ini, Arif Kurniawan masih berstatus saksi, bukan tersangka. Keberadaannya juga masih ditelusuri oleh penyidik setelah data perlintasan menunjukkan ia berada di luar Indonesia. Kejagung telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membantu pencarian.
Kejagung masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
