JAKARTA – Bank Jakarta menyiapkan potensi pembiayaan hingga Rp5,07 triliun untuk mendukung program elektrifikasi 3.782 armada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Dukungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pengembangan transportasi publik berbasis listrik.
Kerja sama Bank Jakarta dan Transjakarta ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Strategis BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10).
Nota kesepahaman tersebut memiliki jangka waktu tiga tahun dengan potensi nilai pembiayaan mencapai Rp5,07 triliun. Dukungan ini diharapkan mempercepat pengembangan armada listrik sekaligus mendukung pengurangan emisi di Ibu Kota.
Bank Jakarta Dukung Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur
Selain mendukung elektrifikasi Transjakarta, Bank Jakarta menjalin kerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta.
Kolaborasi tersebut ditujukan untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal. Program ini memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran kredit dan penjaminan kredit.
Bank Jakarta juga bekerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk membiayai pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun.
Pembangunan pedestrian deck diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi dan meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik penting integrasi transportasi di Jakarta.
Pramono Anung Tekankan Sinergi Pembangunan Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, transformasi menuju Top 50 Global City pada 2030 membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem perkotaan.
Menurutnya, sinergi diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).
Pramono juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target terukur, dan tata kelola yang baik.
Ia menyebut keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian yang ditandatangani, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” katanya.
Pemprov DKI Catat 52 Kerja Sama Strategis
Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Saefullah Hidayat, mengatakan pemerintah provinsi terus memperkuat kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah,” ujar Saefullah.
Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari transportasi, infrastruktur digital, pengelolaan air bersih dan air limbah, penjaminan, hingga penyediaan produk dan jasa perbankan.
