Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan menggandeng 50 kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta penguatan ekosistem investasi di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Selasa (10/11).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pengelolaan data yang andal menjadi fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.
“Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal,” ujarnya dalam konferensi pers.
Menurut Yusril, integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.
Ia menjelaskan, kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen. Sementara itu, pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, serta sistem yang saling terhubung.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan integrasi data korporasi membutuhkan komitmen dan dukungan dari kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama kepada instansi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.
“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” ujarnya.
Supratman menambahkan, penguatan integrasi data korporasi juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengungkapkan bahwa sejak 2023 hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 51.120.480 transaksi pemanggilan data.
Jumlah tersebut terdiri dari 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, 17.216.166 transaksi pada 2025, serta 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.
Widodo menjelaskan, data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan strategis. Pemanfaatannya mencakup administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta upaya pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Data tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas pemanggilan data pada 2025 dan hingga Oktober 2026 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Penguatan integrasi antarsistem diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data yang lebih efektif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah.
“Data itu dimanfaatkan dalam berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK,” pungkasnya.
