Jakarta — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras. Klaim tersebut ditandai dengan stok awal beras nasional tahun 2026 yang mencapai 12,529 juta ton atau meningkat 203 persen dalam dua tahun terakhir.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kemandirian pangan nasional yang bersumber dari produksi petani dalam negeri.
“Pemerintah optimistis ketersediaan beras ini sangat kuat. Indonesia telah mencapai swasembada beras,” ujar Ketut, Sabtu (3/1), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Ketut, stok sisa persediaan beras nasional dari tahun 2025 yang menjadi carry over stock ke tahun 2026 merupakan capaian yang sangat signifikan. Stok tersebut menjadi salah satu indikator utama keberhasilan swasembada beras.
Bapanas, melalui Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang disusun berdasarkan data kementerian dan lembaga terkait, mencatat stok beras awal 2026 berada pada level sangat tinggi dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Terlebih sumber stok beras sepanjang 2025 tidak ada yang berasal dari luar negeri,” kata Ketut.
Rincian stok beras nasional
Ketut menjelaskan, stok awal 2026 sebesar 12,529 juta ton mencakup Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton. Selebihnya tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, serta sektor horeka (hotel, restoran, dan katering).
Ia menyebutkan, stok beras nasional tersebut meningkat 203,05 persen dibandingkan stok awal 2024 yang berada di angka 4,134 juta ton. Sementara jika dibandingkan dengan stok awal 2025 sebesar 8,402 juta ton, terjadi peningkatan sebesar 49,12 persen.
“Kondisi stok beras nasional awal 2026 sangat tinggi dan aman berkat kerja keras petani serta dukungan Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ketut juga menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras konsumsi pada 2026. Kebijakan tersebut melanjutkan langkah pemerintah pada 2025 yang juga tidak melakukan impor beras umum.
“Indonesia tidak perlu impor beras konsumsi di tahun 2026. Tahun 2025 juga tidak ada impor,” kata Ketut.
Selain beras konsumsi, pemerintah juga memutuskan tidak melakukan impor beras bahan baku industri pada 2026. Sebagai gantinya, pelaku usaha didorong mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah.
Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan optimistis ketersediaan beras nasional sangat aman, bahkan hingga Ramadan dan Lebaran 2026.
“Inilah stok tertinggi di akhir tahun selama merdeka. Bukan aman, tapi sangat aman. Sekarang tanpa impor, stok kita lebih dari tiga juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Amran.
Dengan stok awal 2026 sebesar 12,529 juta ton, ketersediaan beras nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hampir lima bulan, dengan asumsi kebutuhan bulanan sebesar 2,591 juta ton. Sementara proyeksi produksi beras 2026 mencapai 34,7 juta ton, sehingga stok akhir tahun diperkirakan meningkat menjadi 16,194 juta ton.
Bulog minta dukungan APBN
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan harapan adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan empat juta ton beras pada 2026.
Dalam jumpa pers Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1), Rizal mengatakan Bulog tengah menyiapkan anggaran dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait skema pendanaan.
“Anggaran sedang kita siapkan dan kami akan rapat secepatnya, khususnya untuk tugas penyerapan empat juta ton beras ditambah satu juta ton jagung,” kata Rizal, dikutip dari Antara.
Ia menilai pembiayaan melalui perbankan Himbara berpotensi menambah beban bunga, sehingga dukungan APBN atau skema pendanaan berbiaya rendah dinilai penting untuk menjaga efisiensi pengadaan pangan nasional.
“Kalau harus pinjam di bank Himbara, bunganya agak tinggi. Harapan kami dapat dukungan dana APBN,” ujarnya.
Selain APBN, Bulog juga mempertimbangkan dukungan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) dengan bunga rendah agar likuiditas tetap terjaga saat masa panen raya.
“Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dana OIP yang bunganya hanya dua persen,” tutur Rizal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target pengadaan CBP sebesar empat juta ton pada 2026 guna memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan, termasuk pelaksanaan SPHP dan bantuan pangan nasional.
