Jakarta — Anggota DPR dari Fraksi Aria Bima menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan bukan didasarkan pada sikap apriori maupun nyinyir terhadap pemerintah.
Aria Bima, yang akrab disapa Bimo, menyampaikan bahwa PDIP memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang tetap kritis dan memberikan solusi terhadap setiap kebijakan.
“Saya kira posisi PDI Perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah,” kata Bimo di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut akan menghormati sikap PDIP meski sejak awal menginginkan tidak ada partai oposisi.
Bimo menegaskan bahwa PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga arah pembangunan bangsa.
Ia menjelaskan, konsep mitra strategis yang dimaksud adalah kesamaan tujuan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk menjaga keberagaman dan karakter Indonesia sebagai negara yang plural.
“Dan saya kira strategis yang mana? Yang tetap menjaga bangsa yang pluralitas gitu kan. Itu mitra strategis untuk kita jaga bahwa pemerintahan di situ adalah mewujudkan cita-cita proklamasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bimo menilai posisi berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang sehat. Menurutnya, partai politik harus tetap berani mengambil posisi kritis ketika tidak berada dalam koalisi pemerintah.
Ia juga mencontohkan bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan di parlemen.
“Apapun parlemen ini butuh kekuatan kritis yang eksis,” katanya.
