JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada periode 1997–1998. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional maupun kondisi fiskal masih berada dalam posisi yang kuat.
Purbaya menyampaikan bahwa tekanan yang terjadi terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan faktor fundamental ekonomi.
“Yang penting begini, kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar,” kata Purbaya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).
Ia menilai gejolak pada nilai tukar rupiah dapat diredam melalui koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan Bank Indonesia.
“Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral,” ujarnya.
Purbaya juga menjelaskan mengenai pertemuan yang digelar bersama DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, di kompleks parlemen pada hari yang sama.
Menurutnya, pertemuan tersebut bertujuan memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras guna menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi, kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lebih fokus ke kebijakan moneter,” terang Purbaya.
Ia menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral penting untuk memberikan keyakinan kepada pelaku pasar bahwa pengelolaan ekonomi nasional dilakukan secara terkoordinasi.
“Tapi dengan koordinasi yang lebih tepat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal ke pasar bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif ke rupiah kita harapkan turun,” tutupnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian pasar terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga koordinasi kebijakan guna mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
