JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia mengalami penurunan.
Raja Juli mengatakan penurunan tersebut terlihat di beberapa provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla.
“Jambi kemarin ada enam hotspot sekarang tinggal satu. Sumsel dari 17 jadi 11. Kalsel dari 68 jadi 23,” ucap Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Namun, penurunan tersebut belum terjadi di seluruh wilayah. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah hotspot di Kalimantan Tengah (Kalteng) justru meningkat dari 643 menjadi 673 titik.
Kenaikan juga terjadi di Kalimantan Barat, yakni dari 50 menjadi 167 titik. Karena itu, Kalteng dan Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.
Kalteng Jadi Perhatian Utama
Raja Juli menyebut Kalteng masih menjadi salah satu wilayah dengan tantangan terbesar dalam penanganan karhutla.
“Saya kira konsentrasi utama kita memang masih di Kalteng dan Kalsel,” ucapnya.
Ia mengatakan penanganan karhutla dilakukan dengan pemantauan langsung di lapangan. Raja Juli bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto disebut baru kembali dari Kalteng dan Kalsel untuk memastikan operasi pemadaman berjalan.
Prabowo Perhatikan Penanganan Lahan Gambut
Selain perkembangan hotspot, Raja Juli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla di lahan gambut.
“Saya kira sangat baik sekali Bapak Presiden punya concern soal gambut. Mungkin nanti kita akan diskusikan dan nanti saya sampaikan hasil ratas nanti ke teman-teman,” ujarnya.
Pada Kamis (24/9/2026), Prabowo menggelar rapat terbatas yang secara khusus membahas persoalan lahan gambut. Enam provinsi yang disebut menjadi prioritas penanggulangan karhutla berbasis gambut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah akademisi dan pejabat pemerintah. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pembahasan mencakup dua hal, yakni penanganan karhutla serta pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan.
Pembahasan mengenai lahan gambut tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada 16 September 2026. Pemerintah berharap masukan dari akademisi dapat memberikan perspektif berbasis kajian dalam menangani kebakaran lahan gambut yang berulang.
