Tanjung Jabung Barat – Semangat hilirisasi diera kepemimpinan UAS – KATAMSO sampai hari ini hanya isapan jempol belaka bagi masyarakat tani di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Janji kampanye untuk mendapatkan simpatik masyarakat terkhusus para petani kelapa dalam pada pilkada kemarin belum menampakkan akar kejelasannya.
Jumlah petani kelapa dalam dan luasan pengelolaan kebun kelapa dalam ditanjung jabung barat termasuk terbesar diprovinsi jambi. Ada sekitar 54.442 ha kelapa dalam yang dikelola dan Sebagian besar adalah tanaman Tua.
Dikementerian pertanian sendiri sudah menargetkan program hilirisasi 2025 – 2027 dengan focus menaikkan nilai jual kelapa dari Rp 3000/biji menjadi Rp 40.000 perbiji melalui sistem pengolahan dengan menargetkan total 221.890 ha dengan produk hilirisasi berupa pangan, non pangan serta kosmetik, hal ini diperkuat dengan suntikan pendanaan sebesar 9,5 Triliun.
Adapun bentuk dukungan pemerintah pusat melalui kementerian pertanian yaitu penyediaan bibit unggul , penguatan kelembagaan, pendekatan Kawasan, fasilitas pasar serta sarana produksi, hal ini diperkuat dengan terbitnya keppres no 1 /2025 tentang satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Lantas Tanjung Jabung Barat Kapan??
Hilirasasi kelapa dalam ditanjung jabung barat sampai saat ini tidak ada rimabnya seperti kelapa yang gagal tumbuh karena diserang hama, kurangnya kemampuan dinas terkait dalam melakukan pengawalan program pusat menunjukkan Bupati Tanjung Jabung Barat gagal memilih orang – orang disekitarnya dalam menjalankan program yang sudah jelas didukung oleh pemerintah pusat.
Kegagalan dinas terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya mewujudkan hilirisasi kelapa dalam memberikan dampak yang buruk bagi petani kelapa dalam di tanjung jabung barat, petani kelapa dalam nantinya hanya menjadi produsen dengan harga murah.
Dari sisi lain sebenarnya hilirisasi memberikan dampak langsung kepada masyarakat, selama ini masyarakat masih tradisional dalam mengelola kelapa dalam yaitu dengan menjual dalam bentuk butiran maupun kopra. Bahkan pembakaran tempurung menjadi arang selalu menjadi bahan perdebatan karena memberikan dampak asap kepada masyarakat.
Sudah saatnya Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan evaluasi kepada dinas terkait yang tidak mampu melaksanakan janji kampanyenya dengan mengganti kepala dinas terkait. (*?
