Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan lahan seluas dua hektare sebagai lokasi penampungan sementara sampah menyusul kebakaran yang masih melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pelayanan pengangkutan sampah dari permukiman warga tetap berjalan normal selama proses pemadaman kebakaran berlangsung.
“Berjalan normal, kita sudah siapkan ada lahan dua hektare untuk ditempati sementara sifatnya,” ujar Maesyal, Selasa (7/7).
Volume Sampah Capai 1.500 Ton per Hari
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan volume sampah yang harus ditangani setiap hari mencapai sekitar 1.500 ton.
Baca Juga:Jakarta — Polda Metro Jaya menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan ulang kepada sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, buntut laporan yang dilayangkan salah satu narasumber dalam film tersebut Yasinta Moiwend atau biasa dikenal Mama Sinta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku pihaknya sempat memanggil Dandhy pada 19 Oktober. Namun, karena yang bersanding absen, pemanggilan dilakukan ulang pada Selasa (27/10) pekan depan. “Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 oktober,” kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (23/10). Dia mengingatkan pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan Mama Sinta. Menurut Budi, perkara tersebut masih berstatus penyelidikan. Menurut dia, perkara tersebut bisa naik ke tahap penyidikan jika ditemukan cukup bukti. Namun, perkara bisa dihentikan jika tak ditemukan cukup alat bukti unsur pidana. “Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan,” katanya. Selain Dandhy, pemanggilan juga akan dilakukan terhadap Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW yang ikut dilaporkan dalam perkara tersebut. Menurut Budi, pemanggilan bisa dilakukan sebelum atau setelah klarifikasi terhadap Dandhy. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Ketua LBH Merauke dilaporkan terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, terkait ketidakhadiran pada panggilan oleh kepolisian, Dandhy melalui kuasa hukumnya, menegaskan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi itu. “Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut,” tulis Kuasa Hukum Dandhy dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam surat tanggapan yang diunggah pada akun Instagram @dandhy_laksono, Jumat (23/10). Diketahui dari unggahan tanggapan tersebut bahwa Dandhy Laksono sempat menerima surat undangan klarifikasi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Undangan ini termuat dalam Undangan Klarifikasi Nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tanggal 9 Oktober 2026. “Meminta dirinya hadir pada tanggal 19 Oktober pada pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya,” ungkap TAUD. Meski demikian, pihak kuasa hukum dari TAUD menguraikan sejumlah alasan yang menyebabkan Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi. Salah satunya adalah terkait tidak adanya pengaturan soal undangan klarifikasi dalam aturan-aturan hukum terkait hukum acara pidana. “Undangan Klarifikasi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan-aturan hukum lainnya terkait hukum acara pidana,” jelas TAUD dalam surat tanggapannya. Selain itu, TAUD menyatakan bahwa penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan undangan klarifikasi. Hal ini didasari dari Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP. Proses perkara yang menyeret Dandhy Laksono juga kini disebut masih dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan. Dandhy juga belum memiliki status apapun, baik sebagai saksi maupun tersangka sehingga pemanggilan belum memenuhi syarat formil. “Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil,” tulis TAUD dalam tanggapan kepada Diteskrimum Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Tim TAUD Fadhil Alfathan menegaskan bahwa pihak Dandhy Laksono belum dapat menghadiri undangan sampai adanya kejelasan secara hukum soal perkara. “Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini,” ujar Fadhil kepada , Jumat (23/10). Fadhil meyakini bahwa yang dilakukan Dandhy dan pihak terkait tidak memiliki unsur pidana, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak informasi publik. “Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan lokasi penampungan sementara sangat penting agar proses pengangkutan sampah dari masyarakat tidak terhenti.
“Kalau kita ngitung misalkan satu hari kecilnya saja 250 truk dikali 6 kubik saja kecilnya kan 1.500 ton sehari,” kata Ujat.
Awalnya Disiapkan untuk Proyek PSEL
Ujat menjelaskan lahan yang kini difungsikan sebagai penampungan sementara sebelumnya dipersiapkan sebagai fasilitas pendukung proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Area tersebut rencananya digunakan untuk menampung limbah hasil pembakaran berupa Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang dihasilkan dari operasional PSEL.
“Sampah di PSEL dibakar sehingga menghasilkan fly ash dan bottom ash. Lahan yang sekarang digunakan sebagai penampungan sementara sebenarnya dipersiapkan untuk menampung FABA tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah kebakaran berhasil dipadamkan dan operasional TPA Jatiwaringin kembali normal, seluruh sampah yang berada di lokasi penampungan sementara akan dipindahkan kembali ke area TPA.
Pemadaman Masih Berlangsung
Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak Selasa (30/6).
Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh suhu panas ekstrem yang menyebabkan gas metana di dalam timbunan sampah terbakar.
Hingga kini, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api melalui jalur darat maupun udara. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan armada pemadam kebakaran, alat berat, helikopter water bombing, serta metode inject yang diterapkan personel Manggala Agni untuk menjangkau titik api di bawah permukaan timbunan sampah.
Fakta Kebakaran TPA Jatiwaringin
- Pemkab Tangerang menyiapkan lahan penampungan sementara seluas 2 hektare.
- Volume sampah Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 1.500 ton per hari.
- Lahan tersebut sebelumnya disiapkan sebagai lokasi penampungan FABA proyek PSEL.
- Sampah sementara akan dipindahkan kembali ke TPA setelah kebakaran padam.
- Pemadaman masih dilakukan melalui jalur darat dan udara.
