Jakarta — Perdebatan mengenai otonomi Tibet di bawah pemerintahan China kembali menjadi sorotan setelah Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, menilai upaya memperoleh otonomi sejati selama puluhan tahun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
Dalam tulisannya yang diterbitkan The European Times, Thondup berpendapat bahwa pemerintah China tidak bersedia memberikan kewenangan politik yang lebih luas kepada masyarakat Tibet. Menurut dia, perbedaan mendasar antara konsep otonomi yang diinginkan masyarakat Tibet dan kebijakan Beijing menjadi salah satu hambatan utama.
Selama beberapa dekade, pendukung Tibet melalui pendekatan yang dikenal sebagai Middle Way Approach mendorong terciptanya otonomi yang lebih luas tanpa menuntut kemerdekaan penuh. Pendekatan tersebut menginginkan masyarakat Tibet memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola budaya, agama, bahasa, pendidikan, dan pemerintahan lokal, tetapi tetap berada dalam kerangka Republik Rakyat China.
Namun, Thondup menilai pendekatan tersebut menghadapi kendala karena pemerintah China memiliki pemahaman berbeda mengenai otonomi daerah.
“Bukti dari beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar gagal memberikan otonomi sejati, melainkan secara sadar, konsisten, dan sengaja menolaknya,” ujar Thondup.
Ia menjelaskan, pemerintah China selama ini menyatakan bahwa Tibet telah memperoleh otonomi melalui sistem otonomi etnis regional. Dalam sejumlah dokumen resmi, Beijing menggambarkan Daerah Otonom Tibet sebagai wilayah yang memiliki lembaga pemerintahan sendiri bagi masyarakat minoritas, tetapi tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah pusat.
Menurut Thondup, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan daerah tetap dibatasi oleh otoritas Partai Komunis China (PKC).
“Dengan kata lain, otonomi hanya diizinkan sejauh tidak menantang otoritas Partai Komunis China. Ini bukanlah kebijakan sementara, melainkan prinsip penentu,” sebut Thondup.
Keamanan Nasional dan Kendali Politik Beijing
Thondup menilai kebijakan pemerintah China terhadap Tibet tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang menempatkan persatuan nasional dan kewenangan pemerintah pusat sebagai prinsip utama.
Menurut dia, Beijing tidak sedang mengarah pada pembentukan negara federal atau desentralisasi politik yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat mempertahankan kendali terhadap berbagai urusan yang dinilai berkaitan dengan kedaulatan dan stabilitas negara.
Ia juga berpendapat bahwa pemerintah China memandang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Tibet sebagai persoalan keamanan nasional. Beijing, menurut Thondup, khawatir penguatan identitas politik dan kewenangan lokal dapat memunculkan tuntutan penentuan nasib sendiri yang lebih luas.
“Terlepas dari apakah ketakutan tersebut berdasar atau tidak, yang terpenting adalah kepemimpinan China benar-benar mempercayainya,” kata Thondup.
Dalam tulisannya, Thondup turut menyoroti kebijakan pembangunan ekonomi di Tibet. Pemerintah China selama ini menjadikan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, modernisasi, dan peningkatan standar hidup sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan wilayah tersebut.
Namun, ia menilai pembangunan ekonomi tidak dapat disamakan dengan pemberian otonomi politik.
Menurut Thondup, peningkatan infrastruktur dan pendapatan masyarakat tidak otomatis memberikan kewenangan kepada penduduk lokal untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri.
Perbedaan Pandangan tentang Otonomi Tibet
Perbedaan pemahaman mengenai otonomi menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan antara pemerintah China dan para pendukung otonomi Tibet.
Pendekatan Middle Way yang diperjuangkan Dalai Lama tidak menuntut pemisahan Tibet dari China. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat Tibet menginginkan otonomi yang lebih luas untuk mengelola urusan internal, termasuk pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan ekonomi.
Sementara itu, pemerintah China mempertahankan sistem otonomi etnis regional yang dijalankan dalam kerangka kepemimpinan terpusat.
Dalam dokumen resmi berjudul Successful Practice of Regional Ethnic Autonomy in Tibet yang diterbitkan pada 2015, pemerintah China menjelaskan bahwa otonomi regional dijalankan di bawah kepemimpinan terpadu pemerintah pusat. Beijing juga menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari kebijakan negara dalam mengelola wilayah yang dihuni kelompok etnis minoritas.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kedua pihak memiliki penekanan berbeda dalam memahami kewenangan daerah. Pendukung Tibet menginginkan pemerintahan mandiri yang lebih substansial, sedangkan pemerintah China menekankan otonomi dalam kerangka persatuan negara dan kepemimpinan pusat.
Thondup menilai perbedaan itu membuat berbagai upaya dialog dan proposal otonomi selama bertahun-tahun sulit mencapai kesepakatan.
“Masalah utamanya adalah apa yang diinginkan oleh para pencari otonomi sejati di Tibet dan apa yang bersedia diizinkan oleh negara China adalah dua hal yang secara fundamental berbeda,” ungkapnya.
Ia menyimpulkan bahwa tuntutan otonomi Tibet akan terus menghadapi hambatan selama tidak ada perubahan dalam cara kedua pihak memahami kewenangan dan hubungan politik antara Tibet dengan pemerintah pusat China.
“Perdebatan ini menjadi mandek karena kedua belah pihak berbicara dalam bahasa politik yang sepenuhnya berbeda, dan sampai hal itu berubah, pengejaran otonomi Tibet melalui permohonan kepada Beijing akan tetap menjadi upaya sungguh-sungguh yang ditujukan kepada pemerintah yang sejak awal telah memutuskan bahwa jawabannya adalah tidak,” pungkasnya.
