Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Politikus Partai Demokrat itu menilai pelemahan rupiah tersebut mencerminkan adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan.
Meski demikian, Marwan menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998. Ia menyebut fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat.
“Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” kata Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, volatilitas nilai tukar yang tinggi dapat memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, hingga menekan daya beli masyarakat serta iklim investasi.
Marwan meminta pemerintah dan BI segera merespons kondisi tersebut melalui kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan tidak berorientasi jangka pendek.
Ia menilai BI perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar offshore secara selektif.
Namun, ia menekankan bahwa intervensi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi kebijakan BI untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar.
“Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Marwan menyambut baik kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan di pasar.
Ia juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masih banyak ditempatkan di luar negeri.
“Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya.
Selain itu, Marwan menilai percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra dagang seperti China, Jepang, dan India menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.
Ia menegaskan stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI, tetapi juga membutuhkan peran aktif Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel serta optimalisasi instrumen stabilisasi pasar.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” katanya.
Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku bunga dapat membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kenaikan yang terlalu agresif juga berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik.
Ia menambahkan bahwa stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak, tetapi solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel.
“Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Marwan.
