Jakarta — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan akses internet telah menjangkau hampir 98 persen desa dan kelurahan di Indonesia. Namun, masih ada sekitar 2.000 desa yang belum terjangkau internet atau berada dalam kondisi blankspot.
Papua disebut menjadi wilayah dengan jumlah blankspot terbanyak.
“Sekarang posisinya di seluruh Indonesia, ini totalnya ada sekitar 83.000 desa dan kelurahan, itu hampir 98 persen itu sudah ter-cover (internet). Masih ada sekitar 2.000 desa yang belum ter-cover,” ujar Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).
Fadhilah Mathar yang akrab disapa Indah mengatakan Papua menjadi wilayah dengan blankspot terbanyak. Ia memperkirakan terdapat sekitar 700 blankspot yang tersebar di enam provinsi di wilayah tersebut.
Menurut Indah, kondisi keamanan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan jaringan internet di Papua.
“Towernya, perangkat pasifnya itu sudah ada di lokasi, tapi karena prosesnya sangat sulit dan masalah keamanan, akhirnya ada beberapa puluh site yang kita akhirnya tidak bisa lanjutkan,” tutur Indah.
“Kami pasti punya cita-cita Papua itu tercover semua ya, kami punya cita-cita seperti itu, tapi memang sekarang kami sedang koordinasi dengan pihak pertahanan keamanan, bagaimana kita melanjutkan terutama yang sudah ada infrastrukturnya,” imbuhnya.
Lelang Frekuensi untuk Perluas Coverage Internet
Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang beberapa waktu lalu digelar disebut menjadi salah satu upaya untuk menutup blankspot yang masih ada.
Para operator seluler (opsel) yang memenangkan lelang frekuensi mendapatkan kewajiban untuk menggelar koneksi internet 4G dan 5G sesuai dengan pita blok yang dimenangkan.
Indah mengatakan perluasan coverage internet bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran sektor swasta.
“Coverage ini bukan hanya persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta. Jadi kita semua kerja sama,” tutur Indah.
BAKTI Komdigi menghadirkan akses internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui sejumlah infrastruktur.
Infrastruktur tersebut mencakup base transceiver station (BTS) 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, hingga Satelit Republik Indonesia (Satria 1) yang memiliki kapasitas 150 Gbps.
Saat ini, upaya BAKTI telah menghadirkan akses internet di 31.864 titik layanan publik dan sinyal 4G di 6.747 desa.
Sementara itu, Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer telah melayani 131 lokasi titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial.
BAKTI Bisa Exit dari Wilayah yang Sudah Komersial
Indah menjelaskan BAKTI menghadirkan jaringan internet di kawasan 3T sebagai perintis. Ketika suatu wilayah sudah menarik bagi operator swasta secara komersial, BAKTI memiliki opsi untuk keluar dari wilayah tersebut.
“(Kriteria exit) salah satunya adalah ketika operator seluler sudah bisa mengambil alih, (wilayah) di sini sudah bisa komersil, artinya kita pemerintah tidak harus ada di situ lagi, itu kita keluar,” jelas Indah.
Menurut Indah, BAKTI sudah exit dari beberapa ratus wilayah, termasuk beberapa wilayah di NTT. Langkah tersebut dapat dilakukan karena sisi komersial di wilayah-wilayah tersebut sudah berkembang.
Dengan skema tersebut, BAKTI dapat memfokuskan pembangunan infrastruktur dan akses internet pada wilayah yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, terutama kawasan 3T yang belum menarik secara komersial bagi operator seluler.
