JAMBI — Polemik dugaan penipuan bermodus “jatah gubernur” yang menyeret nama Gubernur Jambi Al Haris terus berkembang. Setelah muncul sejumlah korban baru, Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait sosok Titin, perempuan yang disebut para korban mengaku dekat dengan gubernur.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, menegaskan bahwa Gubernur Jambi tidak memiliki keterlibatan dalam dugaan penipuan yang kini menjadi sorotan publik tersebut.
“Gubernur tentu terkejut dengan ulah Bu Titin, apalagi sampai mengaitkan dengan Gubernur. Tidak ada hubungan Bu Titin dengan Pak Gubernur,” ujar Ariansyah dalam keterangannya kepada media.
Meski membantah adanya hubungan langsung antara Titin dan gubernur, Ariansyah membenarkan bahwa anak Titin merupakan anggota TNI aktif yang bertugas sebagai Walpri atau pengawal pribadi gubernur.
“Yang ada hanya anak Bu Titin memang bertugas sebagai Walpri Gubernur,” katanya.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena sebelumnya sejumlah korban mengaku percaya terhadap berbagai janji Titin lantaran melihat adanya kedekatan dengan lingkungan gubernur.
Dalam wawancara yang disampaikan kepada LBH Makalam, dua korban baru mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah diyakinkan dengan berbagai janji, mulai dari proyek penunjukan langsung hingga pengurusan masuk TNI dan CPNS lapas.
Salah satu korban mengaku menyerahkan uang sebesar Rp115 juta setelah dijanjikan keuntungan dari proyek penunjukan langsung yang disebut berkaitan dengan “jatah gubernur”.
Korban lainnya mengaku memberikan uang Rp100 juta setelah suaminya dijanjikan bisa masuk TNI. Setelah gagal, proses tersebut disebut dialihkan menjadi pengurusan CPNS lapas.
“Kami yakin karena dia bilang suaminya sepupu dengan gubernur. Dia juga sering memperlihatkan video sedang berada di rumah gubernur atau gubernur berada di rumah dia,” ujar salah satu korban.
Korban juga mengaku pernah diperlihatkan tangkapan layar percakapan dari kontak bernama “Aabg Haris” yang disebut-sebut digunakan Titin untuk meyakinkan para korban bahwa dirinya memiliki akses langsung ke gubernur.
Namun hingga kini belum ada verifikasi independen yang memastikan apakah nomor kontak tersebut benar milik Gubernur Jambi atau bukan.
Selain chat, para korban mengaku keyakinan mereka semakin kuat karena mengetahui anak Titin memang bertugas sebagai Walpri gubernur.
“Anaknya memang ajudan gubernur, jadi kami percaya dia benar-benar dekat,” kata korban lainnya.
Sebelumnya, kasus ini pertama kali mencuat setelah seorang warga mengaku mengalami kerugian hingga Rp400 juta karena dijanjikan anaknya bisa lolos menjadi jaksa. Dalam perkara tersebut, nama gubernur juga disebut digunakan untuk membangun kepercayaan korban.
Kejaksaan Tinggi Jambi sebelumnya telah menegaskan bahwa proses penerimaan jaksa maupun CASN dilakukan secara terbuka dan tidak memiliki jalur khusus ataupun titipan.
Sementara itu, kuasa hukum Titin sebelumnya menyatakan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berkaitan dengan gubernur.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Titin terkait munculnya pengakuan korban-korban baru maupun terkait tudingan penggunaan nama gubernur dalam meyakinkan korban.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menunjukkan pola dugaan yang serupa: korban mengaku diyakinkan melalui klaim kedekatan dengan pejabat, diperlihatkan komunikasi dan aktivitas di lingkungan gubernur, lalu diminta menyerahkan sejumlah uang dengan janji proyek maupun akses jabatan tertentu.
