JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, memastikan seluruh aset Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada 2025 akan tetap dimanfaatkan secara optimal. Aset tersebut mencakup motor listrik, perangkat teknologi informasi (IT), laptop, CCTV, hingga berbagai sarana pendukung lainnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG setelah muncul dugaan korupsi dan praktik markup dalam sejumlah proyek pengadaan pada masa kepemimpinan sebelumnya.
“Prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).
Menurut Arum, BGN tidak hanya mengevaluasi pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan publik, tetapi juga seluruh aset yang telah dibelanjakan sepanjang 2025.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengetahui perkembangan penanganan hukum terhadap sejumlah proyek pengadaan yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.
Arum menegaskan, langkah yang diambil bukan membiarkan aset yang telah dibeli menjadi barang terbengkalai. Sebaliknya, BGN ingin memastikan seluruh barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan program.
“Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujarnya.
Evaluasi juga mencakup sejumlah pengadaan yang sebelumnya menjadi perhatian penyidik, mulai dari laptop, perangkat Internet of Things (IoT), CCTV, hingga aset pendukung lainnya.
Menurutnya, seluruh barang yang masih layak pakai akan tetap digunakan. Sementara itu, pengadaan baru pada 2026 hanya akan dilakukan jika memang dibutuhkan untuk mendukung operasional program.
“Untuk IT saya betul-betul lihat, mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang kita lengkapi, nah, itu nanti yang kita tambahkan di 2026,” katanya.
Selain memaksimalkan penggunaan aset yang sudah tersedia, BGN juga tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kebutuhan anggaran tahun depan. Pos belanja yang memiliki fungsi dan keluaran serupa dengan pengadaan tahun 2025 tidak akan otomatis kembali dianggarkan.
“Nanti yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang tidak ada lagi di 2026,” ujarnya.
Arum mengakui kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran Program MBG pada 2026 dari pagu yang saat ini tercatat sebesar Rp268 triliun.
“Ya, kemungkinan besar pasti akan berkurang (anggaran tahun depan dari Rp268 triliun),” katanya.
Salah satu proyek yang kini menjadi perhatian adalah pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program MBG. Kejagung mengungkap pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun diduga mengandung praktik penggelembungan harga.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya menyatakan proyek tersebut menjadi salah satu temuan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program MBG yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengungkapkan sebagian kendaraan tersebut masih berada dalam tahap perakitan meskipun pembayaran proyek telah dilakukan oleh pejabat BGN periode sebelumnya.
Dudung menyebut terdapat indikasi selisih nilai pengadaan yang diduga berasal dari praktik markup. Estimasi sementara menunjukkan nilai selisih mencapai sekitar Rp200 miliar, sedangkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut mencapai sekitar Rp400 miliar.
Meski proses hukum masih berjalan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait nasib akhir aset-aset tersebut. Menurut Dudung, pemanfaatan motor listrik nantinya akan bergantung pada keputusan pimpinan BGN dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain motor listrik, Kejagung juga menyoroti sejumlah pengadaan lain yang diduga tidak sesuai kebutuhan program dan terindikasi mengalami markup, di antaranya 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
