Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik.

Dugaan korupsi yang muncul dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis menjadi pengingat bahwa program yang memiliki tujuan sosial sekalipun tidak kebal terhadap konflik kepentingan, penyimpangan pengadaan atau masalah tata kelola.

Program yang menyasar anak-anak, masyarakat rentan atau kebutuhan dasar justru seharusnya memiliki standar pengawasan yang lebih tinggi. Karena program tersebut melibatkan uang publik dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, setiap keputusan pengadaan, pemilihan mitra, distribusi dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik terhadap program pemerintah tidak harus berarti menolak seluruh programnya. Masyarakat dapat mendukung tujuan peningkatan gizi, pendidikan, pembangunan atau kesejahteraan, sekaligus menuntut transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.

Dukungan terhadap tujuan pemerintah bukanlah alasan untuk menutup mata terhadap pelaksanaan yang bermasalah. Sebaliknya, kritik terhadap pelaksanaan program tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai penolakan terhadap tujuan pembangunan.

Pemerintah yang kuat seharusnya mampu menerima kedua hal tersebut secara bersamaan.

Ketika birokrasi kehilangan makna pelayanan

Salah satu persoalan paling mengkhawatirkan dari berbagai kasus yang melibatkan kepala daerah dan pejabat birokrasi adalah kemungkinan bahwa jabatan publik diperlakukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan.

Birokrasi seharusnya menjadi sistem yang mengutamakan kompetensi, profesionalitas, pelayanan dan kepentingan masyarakat. Pengisian jabatan seharusnya didasarkan pada kemampuan, pengalaman, kinerja dan kebutuhan organisasi.

Jika jabatan diduga diperjualbelikan, jika mutasi diduga menjadi sarana memperoleh keuntungan, atau jika pejabat diduga meminta setoran kepada bawahannya, maka birokrasi berisiko kehilangan prinsip meritokrasi.

Dampaknya tidak berhenti pada pejabat yang terlibat. Praktik semacam itu berpotensi memengaruhi budaya kerja seluruh organisasi.