Dalam demokrasi, pemerintah tidak seharusnya hanya mendengar suara yang mendukung. Pemerintah juga harus mampu mendengar suara yang menentang, bahkan ketika kritik tersebut keras, tidak nyaman atau menyentuh kepentingan politik.
Jika kritik masyarakat dipandang sebagai ancaman, sementara masalah yang melatarbelakanginya tidak diselesaikan, maka persoalan kepercayaan dapat semakin membesar.
Negara seharusnya tidak hanya kuat dalam menjaga ketertiban, tetapi juga kuat dalam menerima kritik, memperbaiki kesalahan dan mempertanggungjawabkan kebijakan.
Transparansi dan pengawasan tidak boleh menjadi formalitas
Berbagai persoalan yang muncul sepanjang 2026 menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pengawasan, bukan hanya memperbesar jumlah program atau memperluas kewenangan institusi.
Setiap lembaga yang mengelola uang publik harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Setiap pengadaan harus dapat ditelusuri. Setiap keputusan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus dapat diperiksa. Setiap pejabat harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya formal.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi. Transparansi harus memungkinkan masyarakat, auditor, lembaga penegak hukum, media dan organisasi masyarakat sipil memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana uang publik digunakan.
Pemberantasan korupsi juga tidak seharusnya hanya mengandalkan operasi tangkap tangan. Penindakan memang penting, tetapi pencegahan, pemulihan aset, penguatan sistem pengadaan, perlindungan pelapor, pengawasan internal dan reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak kalah penting.
Negara harus mampu memperbaiki sistem sebelum pelanggaran terjadi, bukan hanya merespons setelah kerugian muncul.
Pemerintahan harus dinilai dari keberanian memperbaiki diri
Indonesia tidak sedang membutuhkan pemerintahan yang hanya mampu membangun narasi optimisme. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang mampu menunjukkan bahwa optimisme tersebut didukung oleh tata kelola yang baik.

