Masyarakat juga merasakan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, kesempatan kerja, biaya pendidikan, akses kesehatan, kemampuan membayar kebutuhan rumah tangga dan kepastian masa depan.
Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, mereka tidak selalu melihat persoalan melalui angka pertumbuhan nasional. Mereka melihat apakah pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan, apakah pekerjaan tersedia, apakah usaha dapat bertahan, apakah biaya hidup semakin berat dan apakah kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang nyata.
Dalam kondisi seperti itu, berita mengenai dugaan korupsi, pemborosan atau penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan rasa frustrasi yang lebih besar.
Masyarakat dapat mempertanyakan mengapa mereka harus terus berhemat, membayar kewajiban, mematuhi peraturan dan bekerja keras, sementara sebagian pejabat justru diduga menggunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Perasaan tersebut tidak boleh diremehkan. Rasa keadilan merupakan bagian penting dari kepercayaan terhadap negara.
Ketika masyarakat merasa bahwa aturan berlaku tidak sama bagi semua orang, ketika mereka merasa tidak memiliki kesempatan yang sama, atau ketika mereka melihat kekuasaan tidak selalu diikuti oleh tanggung jawab, maka kepercayaan terhadap institusi dapat melemah.
Pemerintah tidak hanya harus memastikan bahwa ekonomi tumbuh. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat merasa memiliki kesempatan, perlindungan dan keadilan dalam sistem yang sama.
Kritik masyarakat bukan ancaman bagi pemerintah
Demonstrasi, kritik publik dan tuntutan reformasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan ketidakpuasan, mempertanyakan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Tentu, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti kebebasan melakukan kekerasan, merusak fasilitas atau melanggar hak orang lain. Namun, pemerintah dan aparat juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kritik dan demonstrasi damai tidak diperlakukan secara tidak proporsional.

