Pegawai yang bekerja berdasarkan kompetensi dapat merasa bahwa kerja keras tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan karier. Pegawai yang memiliki kemampuan dapat kehilangan motivasi jika keputusan jabatan lebih dipengaruhi oleh hubungan atau transaksi. Sementara masyarakat dapat menghadapi pelayanan yang tidak optimal karena organisasi tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kualitas pelayanan.

Dalam jangka panjang, budaya birokrasi yang demikian berpotensi menciptakan lingkaran masalah. Jabatan dipandang sebagai peluang memperoleh keuntungan, bukan tanggung jawab. Kewenangan dipandang sebagai sumber kekuasaan, bukan instrumen pelayanan. Dan pelayanan publik berpotensi kehilangan orientasi terhadap masyarakat.

Moralitas pejabat dan kepercayaan masyarakat

Pemerintahan tidak hanya membutuhkan legalitas, tetapi juga legitimasi moral.

Masyarakat tidak sekadar berharap pejabat menjalankan tugas sesuai peraturan. Mereka juga berharap pejabat memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab dan keteladanan.

Ketika berbagai perkara dugaan korupsi terus muncul, pertanyaan moral menjadi semakin sulit dihindari. Apakah pejabat publik masih memahami bahwa jabatan merupakan amanah? Apakah kekuasaan masih dipandang sebagai tanggung jawab? Apakah kepentingan masyarakat benar-benar menjadi prioritas?

Kita tidak boleh menganggap seluruh pejabat memiliki moral yang buruk hanya karena terdapat kasus korupsi. Masih banyak aparatur, pegawai, tenaga pelayanan publik dan pejabat yang bekerja secara jujur, bahkan di tengah keterbatasan dan tekanan.

Namun, integritas individu yang baik tidak akan cukup apabila sistem tidak mampu melindungi, menghargai dan memperkuat perilaku tersebut.

Pemerintah harus menciptakan sistem yang membuat kejujuran menjadi sesuatu yang dihargai, sementara penyalahgunaan kewenangan memiliki konsekuensi yang nyata.

Jika pelanggaran hanya ditindak ketika kasus menjadi viral, jika pengawasan hanya berjalan ketika lembaga penegak hukum melakukan operasi, atau jika transparansi hanya diberikan ketika masyarakat menuntut, maka pencegahan korupsi belum sepenuhnya menjadi budaya pemerintahan.

Masyarakat bukan hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rasa keadilan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kondisi masyarakat.