Pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah proyek, program, investasi atau peresmian. Pembangunan juga harus diukur dari kualitas institusi, transparansi, keadilan, kemampuan pemerintah melindungi masyarakat dan keberanian memperbaiki kesalahan.
Pejabat yang terseret kasus harus diproses berdasarkan hukum. Institusi yang bermasalah harus diperbaiki. Kebijakan yang tidak efektif harus dievaluasi. Anggaran yang tidak transparan harus dibuka. Konflik kepentingan harus dicegah. Dan masyarakat harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kritik.
Jika pemerintah benar-benar ingin membangun kepercayaan, maka jawabannya bukan sekadar meminta masyarakat percaya. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan yang dapat dilihat, diukur dan dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa negara sedang bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Mereka membutuhkan bukti bahwa negara bekerja untuk mereka.
Sebab, ketika kekuasaan tidak lagi dirasakan sebagai pelayanan, ketika keadilan terasa tidak merata, ketika transparansi sulit diperoleh dan ketika moralitas kepemimpinan terus dipertanyakan, maka persoalan yang muncul bukan sekadar persoalan politik.
Itu adalah persoalan kepercayaan.
Dan kepercayaan publik merupakan salah satu aset paling penting yang dimiliki sebuah negara. Ketika aset tersebut terus terkikis, pemerintah mungkin masih memiliki kewenangan, anggaran dan kekuasaan. Namun, tanpa kepercayaan masyarakat, keberhasilan pembangunan akan semakin sulit memperoleh legitimasi yang kuat.
Indonesia tidak kekurangan orang yang berharap keadaan menjadi lebih baik. Yang semakin dibutuhkan adalah pemerintahan yang membuktikan bahwa harapan tersebut tidak sekadar menjadi slogan, melainkan benar-benar diwujudkan melalui integritas, keadilan, transparansi dan tanggung jawab.
Referensi:
- Bisnis.com — Dua Tahun Prabowo-Gibran, KPK Gelar 36 OTT
- The Jakarta Post — KPK arrests in regions raise alarm over systemic corruption
- Reuters — Indonesia arrests officials over alleged corruption in free meals programme
- The Jakarta Post — Growing discontent with policymaking keeps students on streets
- ICNL — Indonesia Civic Freedom Monitor
- The Jakarta Post — From Pati to Senayan, protesters take aim at corruption
- The Jakarta Post — Five arrested for corruption at disaster agency amid funding concerns
- The Jakarta Post — Danantara’s transparency, mandate remain in question
- Reuters — Indonesia police dismiss official suspected of wiretapping president
- OECD Economic Outlook 2026 — Indonesia

